Dalam rapat internal yang dihadiri oleh delapan fraksi, Komisi II DPR menetapkan Bahtra Banong dari Partai Gerindra sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu. Penunjukan ini dianggap penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap substansi RUU Pemilu.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menekankan bahwa pembentukan Panja ini sangat penting untuk memastikan bahwa RUU Pemilu dapat dibahas secara komprehensif. “Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi, Komisi II DPR RI khususnya dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, diperlukan pembentukan Panitia Kerja sebagai perangkat kerja yang membahas substansi RUU secara lebih mendalam, terarah, dan komprehensif,” ujarnya.
Dasco juga mengungkapkan bahwa pembentukan Panja ini telah disepakati dalam rapat internal pada 29 September 2026. “Pembentukan Panja ini bertujuan untuk memperlancar proses penyusunan serta memastikan setiap materi muatan RUU dibahas secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan demokrasi, kedaulatan rakyat, kepastian hukum, serta penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” tambahnya.
Selanjutnya, Dasco meminta persetujuan rapat untuk menetapkan Bahtra Banong sebagai Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu. “Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (3) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Rapat Internal Panja pada hari ini akan menetapkan Saudara Bahtra Banong sebagai Ketua Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu, apakah dapat disetujui?” tanyanya.
Peserta rapat menjawab, “Setuju,” disertai dengan tepuk tangan. Dasco menegaskan komitmen Komisi II DPR untuk menjalankan amanat Prolegnas Prioritas 2026 melalui pembahasan RUU Pemilu. “Penyusunan RUU tentang Pemilu diharapkan berjalan secara terbuka, partisipatif, transparan, dan berorientasi pada penguatan kualitas demokrasi di Indonesia,” jelasnya.
Setelah penetapan Bahtra sebagai ketua, Dasco meminta kepada pimpinan dan anggota Panja untuk menjalankan fungsi legislasi demi menghasilkan kerangka hukum pemilu yang responsif terhadap perkembangan demokrasi di tanah air.