Australia telah resmi mengesahkan undang-undang yang mewajibkan sejumlah perusahaan teknologi besar untuk membayar pajak jutaan dolar jika mereka tidak berhasil mencapai kesepakatan komersial dengan media lokal. Undang-undang ini disahkan pada Kamis, 20 Agustus, dan menuntut perusahaan-perusahaan tersebut untuk membayar pajak jika tidak ada kesepakatan terkait berita yang ditayangkan di platform mereka.
Pajak untuk Perusahaan Teknologi Besar
Pajak ini ditujukan kepada perusahaan-perusahaan seperti Meta, Google, TikTok, dan LinkedIn, yang memiliki layanan media sosial atau mesin pencari dengan skala "signifikan" di Australia, serta yang menghasilkan pendapatan iklan lokal lebih dari 250 juta dolar Australia. Pemerintah Australia menyatakan, "Undang-undang ini telah berlaku, dan pesan kepada platform untuk menjalin kesepakatan komersial sudah jelas."
Skema Insentif Perundingan Berita
Melalui skema yang dikenal sebagai News Bargaining Incentive, Australia akan memungut pajak sebesar 2,5 persen dari pendapatan iklan perusahaan-perusahaan tersebut, kecuali jika mereka mencapai kesepakatan. Dana pajak yang terkumpul akan disalurkan kepada media berita lokal, terutama media yang kontennya berkontribusi pada peningkatan keterlibatan pengguna dan pendapatan iklan di platform teknologi.
Untuk menghindari kewajiban pajak, perusahaan harus menjalin kesepakatan dengan setidaknya delapan perusahaan media sebelum periode pelaporan keuangan mereka berakhir. Nilai dari kesepakatan tersebut akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kesepakatan ini harus mendukung produksi konten berita atau berkaitan dengan konten berita yang disediakan oleh perusahaan media dan dapat diakses secara online melalui platform teknologi.
Pengurangan pajak ini bervariasi tergantung pada ukuran media yang diajak bekerja sama. Kerja sama dengan perusahaan media besar akan mendapatkan pengurangan sebesar 150 persen, sementara kesepakatan dengan media kecil dan menengah akan mendapatkan pengurangan sebesar 200 persen. Namun, nilai kesepakatan tidak boleh melebihi 25 persen dari total pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
Pemerintah Australia menegaskan, "Kesepakatan harus diselesaikan sebelum akhir periode pelaporan keuangan platform digital agar dapat digunakan untuk mengimbangi kewajiban mereka pada periode tersebut." Aturan ini bukanlah hal baru, karena sebelumnya pemerintah Australia telah menaikkan pungutan dari 2,25 persen menjadi 2,5 persen.