Pemerintah sedang menyusun pedoman untuk menentukan biaya pengantaran barang dan makanan melalui platform digital. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengemudi ojek online (ojol) sekaligus menjaga agar harga tetap terjangkau bagi konsumen dan mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Rumayya Batubara, seorang ekonom dari Universitas Airlangga, mengingatkan bahwa penetapan tarif pengantaran tidak hanya melibatkan hubungan antara aplikator dan pengemudi. Kebijakan ini juga memiliki dampak terhadap aktivitas transaksi UMKM serta keputusan konsumen dalam memesan barang dan makanan secara online.
“Layanan pengantaran barang dan makanan bukan sekadar hubungan antara aplikator dan pengemudi, melainkan bagian dari ekosistem ekonomi digital yang juga menopang jutaan aktivitas transaksi UMKM, termasuk usaha kuliner rumahan,” ungkap Rumayya saat dihubungi pada Jumat (16/10/2026).
Menurut Rumayya, penetapan biaya pengantaran harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak dalam ekosistem tersebut. Kenaikan ongkos kirim yang terlalu tinggi dapat mengurangi minat konsumen untuk memesan, sehingga berdampak negatif pada pendapatan pedagang dan peluang kerja pengemudi.
Ia memberikan contoh pelaku usaha makanan rumahan yang menjual produk dengan harga antara Rp20.000 hingga Rp30.000. Bagi konsumen, biaya pengantaran menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian. Jika ongkos kirim terlalu mahal dibandingkan harga makanan, konsumen mungkin akan membatalkan pesanan.
“Karena itu, perlindungan pengemudi tidak boleh dilepaskan dari keberlangsungan usaha UMKM dan keterjangkauan harga bagi konsumen,” tambahnya.
Rumayya menekankan pentingnya tiga prinsip dalam penyusunan aturan biaya pengantaran. Pertama, perlindungan pengemudi harus memperhitungkan jarak, waktu perjalanan, waktu tunggu, dan biaya operasional. Kedua, menjaga efisiensi layanan dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Ketiga, memastikan keberlanjutan seluruh ekosistem agar pengemudi, UMKM, konsumen, dan platform digital dapat terus beroperasi.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya dapat diukur dari tarif per pesanan. Pemerintah perlu mempertimbangkan pendapatan bersih pengemudi, volume transaksi UMKM, biaya yang ditanggung konsumen, serta keberlanjutan usaha platform.
“Keberhasilan regulasi tidak cukup diukur dari tarif per pesanan, tetapi juga dari pendapatan bersih pengemudi, volume transaksi UMKM, serta kemampuan ekosistem mempertahankan dan menciptakan aktivitas ekonomi. Melindungi pengemudi juga berarti menjaga ekosistem yang menciptakan permintaan terhadap jasa mereka,” jelasnya.
Sebelumnya, Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, menyatakan bahwa pemerintah sedang merumuskan pedoman biaya pengantaran dengan mempertimbangkan struktur biaya transportasi, karakteristik layanan, dan mekanisme penetapan harga oleh platform. Ia menekankan bahwa layanan pengantaran barang dan makanan memiliki karakteristik yang berbeda dari transportasi penumpang.
Nezar juga mengingatkan agar kebijakan yang dihasilkan tidak membuat biaya layanan menjadi terlalu tinggi, yang dapat mengakibatkan penurunan jumlah pesanan. “Jangan sampai kemudian kita memenangkan satu sisi, tetapi pada akhirnya harganya terlalu mahal sehingga konsumen mengeluh. Akibatnya, jumlah pesanan menjadi lebih sedikit. Kalau pesanan menjadi lebih sedikit, penghasilan pengemudi juga menjadi lebih sedikit,” pungkas Nezar pada Senin (12/10).