Friday, 20 November 2026
Finansial

Aturan Ketat Perjalanan Dinas Direksi dan Dewan Komisaris BUMN oleh Danantara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menerapkan regulasi ketat terkait perjalanan dinas bagi direksi dan dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan ini bertuju...

D
dlilamndn
26 October 2026 77 pembaca
Ilustrasi.Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Ilustrasi.Foto: Andhika Prasetia/detikcom

Jakarta - BPI Danantara telah menetapkan regulasi yang ketat mengenai perjalanan dinas bagi direksi dan dewan komisaris BUMN. Aturan ini mencakup penggunaan fasilitas perusahaan serta prosedur perjalanan dinas ke luar negeri, yang dituangkan dalam Surat Edaran Danantara Asset Management (SE) /002/DI-DAM/DO/2025 tentang Pedoman Perilaku dan Profesionalisme Direksi dan Dewan Komisaris BUMN yang ditandatangani pada 31 Oktober 2025.

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh direksi dan komisaris harus terkait langsung dengan pelaksanaan tugas perusahaan. Selain itu, pelaksanaan perjalanan juga harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kewajaran.

"Kegiatan perjalanan dinas merupakan bagian dari pelaksanaan tugas perusahaan dan bukan merupakan tunjangan atau fasilitas yang diberikan/disediakan oleh perusahaan," demikian bunyi surat tersebut.

Fasilitas perusahaan hanya diperbolehkan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis. Direksi dan komisaris dilarang menggunakan fasilitas perjalanan atau akomodasi untuk anggota keluarga jika hal tersebut menimbulkan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh perusahaan.

"Direksi dan Dewan Komisaris tidak diperkenankan menggunakan kendaraan dinas, fasilitas perjalanan, penginapan dan/atau fasilitas lainnya dari perusahaan untuk anggota keluarga apabila terdapat biaya tambahan atas penggunaan fasilitas tersebut yang dibebankan kepada perusahaan," jelas surat tersebut.

Untuk perjalanan dinas ke luar negeri, direksi dan komisaris diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Utama Danantara Asset Management. Permohonan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan.

Setelah perjalanan dinas selesai, direksi dan komisaris diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan perjalanan paling lambat 14 hari kerja setelah kegiatan tersebut berlangsung.

"Dalam pengajuan izin rencana PDLN, wajib menyampaikan tujuan dan kepentingan perjalanan dinas, keterkaitan dengan sasaran kebijakan perusahaan, dampak kepada perusahaan yang terjadi jika tidak melakukan perjalanan dinas, lama perjalanan dinas, sumber pembiayaan, rencana anggaran biaya serta informasi lain yang relevan," demikian isi surat tersebut.

// Artikel Terkait