Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas dengan memecat seorang aparatur sipil negara (ASN) di kementeriannya terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pertanian yang mencapai hampir Rp 500 juta. ASN tersebut kini telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak berwenang. Pemecatan resmi dilakukan pada 7 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya pembersihan internal di Kementerian Pertanian untuk menangani dugaan praktik korupsi.
"Kami baru tanda tangan pemecatannya, tanggal 7 Mei 2026 kami berhentikan, inisialnya C, sekarang DPO," ungkap Amran di Jakarta pada Selasa, 20 Mei 2026.
Penyalahgunaan Anggaran Sebagai Pengkhianatan
Amran menekankan bahwa penyalahgunaan anggaran negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat, terutama di saat pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis di sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi dan penyimpangan anggaran di lingkungan Kementerian Pertanian, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat pengawasan internal.
Amran juga menyatakan bahwa pengumuman kasus ini bertujuan agar masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat di sektor pertanian lebih waspada terhadap praktik-praktik penyimpangan. "Baru kami keluarkan pemecatannya. Ini supaya seluruh masyarakat yang ada hubungannya dengan pertanian waspada berhati-hati terhadap mafia yang gentayangan di mana-mana," ujarnya.
Harapan Penegakan Hukum dan Transparansi
Menurut Amran, sektor pertanian memiliki anggaran yang besar, sehingga ada potensi penyimpangan jika pengawasan tidak dilakukan dengan ketat. Kementerian Pertanian berharap agar aparat penegak hukum segera menangkap ASN berinisial C tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik dari dalam maupun luar kementerian.
Amran menegaskan pentingnya membersihkan praktik penyimpangan anggaran di sektor pertanian karena dana yang dikelola merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Ia mengakui bahwa keputusan untuk memecat pegawai bukanlah hal yang mudah, tetapi harus diambil demi menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertanian. "Kita benar saja masih difitnah apalagi kalau kita tidak benar. Aku tuh kadang merasa sedih juga kalau saya pecat orang, tapi kita lakukan," tegasnya.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai posisi ASN tersebut, Amran hanya memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan staf internal Kementerian Pertanian tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai unit kerja atau lokasi penugasannya. Ia juga belum dapat menjelaskan secara detail proyek yang terkait dengan dugaan penyelewengan tersebut karena proses pengejaran terhadap tersangka masih berlangsung.
Amran menyatakan bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai kasus ini akan disampaikan setelah ASN berinisial C berhasil ditangkap, agar proses hukum dapat berjalan transparan dan mengungkap pihak lain yang diduga terlibat. "Mudah-mudahan ditangkap dan menunjuk lagi siapa temannya di pertanian dan di luar. Itu harus kita bersihkan. Itu perintah Bapak Presiden tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi ruang untuk bermain-main. Ini uang rakyat kita pertanggungjawabkan," kata Amran.
