Proyeksi menunjukkan bahwa ekspor sawit Indonesia akan menurun dari 31 juta ton pada tahun 2026 menjadi 26,5 juta ton pada tahun 2027. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya produksi sawit di tengah meningkatnya permintaan domestik untuk program biodiesel B50.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengungkapkan bahwa kombinasi antara penurunan produksi dan peningkatan konsumsi dalam negeri dapat membatasi pasokan sawit untuk kebutuhan ekspor. Hal ini juga berpotensi mengancam pendanaan untuk program biodiesel yang selama ini bergantung pada pungutan ekspor.
“Program biodiesel ini dibiayai dari pungutan ekspor. Kalau ekspor turun, dana yang tersedia juga akan semakin terbatas,” jelas Eddy dalam konferensi pers menjelang The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) yang berlangsung di Jakarta pada 9 Oktober 2026.
GAPKI memprediksi bahwa produksi minyak sawit pada 2027 hanya akan mencapai 56,6 juta ton, yang merupakan penurunan sekitar 3,7% dibandingkan proyeksi 2026 yang mencapai 58,8 juta ton. Meskipun potensi produksi dapat mencapai 60 juta ton, stagnasi produktivitas selama lima tahun terakhir menjadi salah satu penyebab utama penurunan ini.
Peremajaan kebun sawit yang lambat, terutama akibat masalah legalitas lahan di kawasan hutan, juga menghambat peningkatan produksi. Selain itu, risiko El Nino di beberapa daerah dapat menjadi ancaman bagi hasil perkebunan.
Sementara itu, konsumsi minyak sawit di dalam negeri diperkirakan akan meningkat sebesar 11% menjadi 30 juta ton pada tahun 2027. Kebutuhan untuk biodiesel diprediksi akan naik dari 14,7 juta ton pada 2026 menjadi 17,4 juta ton pada 2027.
Pemerintah telah menerapkan program B50 secara nasional sejak 1 Juli 2026, dengan target penerapan penuh di seluruh titik penyaluran pada 1 Oktober 2026. GAPKI mengingatkan bahwa peningkatan penyerapan sawit untuk biodiesel dapat menjadi masalah jika produksi tidak tumbuh sebanding.
Pendanaan untuk program ini bergantung pada pungutan ekspor yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak April 2026, subsidi untuk biodiesel tidak lagi diperlukan karena harga minyak fosil lebih tinggi dibandingkan minyak sawit.
Namun, GAPKI berpendapat bahwa kondisi ini tidak dapat dijadikan acuan jangka panjang. Jika harga minyak sawit kembali lebih tinggi daripada solar, permintaan subsidi biodiesel dapat meningkat dan membebani dana BPDP.
Oleh karena itu, asosiasi tersebut mengusulkan agar kebijakan mandatori biodiesel dibuat lebih fleksibel dengan mempertimbangkan perbandingan harga antara minyak sawit dan minyak fosil. Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa pendanaan untuk B50 masih aman.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada bulan Juli lalu menegaskan bahwa pembiayaan untuk program tersebut melalui BPDP tetap stabil. BPDP juga memperkirakan bahwa dana untuk program B50 dapat mencapai Rp32,3 triliun, meskipun belum ada kepastian mengenai potensi kenaikan pungutan ekspor.
Di tengah tantangan pasokan, pasar ekspor sawit Indonesia juga mengalami perubahan. Pada Agustus 2026, ekspor ke Uni Eropa turun sebesar 160 ribu ton atau 44% dibandingkan bulan Juli, sementara ekspor ke Pakistan meningkat sebesar 265 ribu ton atau 113%.
Namun, secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2026, ekspor ke Pakistan masih turun 1,7%, Uni Eropa turun 0,4%, dan India merosot 20,2%. Di sisi lain, ekspor ke China mengalami peningkatan sebesar 24,7%.
Eddy menyatakan bahwa pelaku pasar di Eropa dan India mulai mempertanyakan kebijakan mandatori biodiesel Indonesia karena khawatir pasokan minyak sawit global akan berkurang. Sebagai produsen dan konsumen terbesar minyak sawit di dunia, kebijakan domestik Indonesia berpengaruh besar terhadap pasar global.
Data dari GAPKI menunjukkan bahwa produksi CPO dan PKO hingga Agustus 2026 mencapai 40,997 juta ton, meningkat 5,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Konsumsi domestik juga meningkat 6,81% menjadi 17,523 juta ton, dengan penyerapan biodiesel mencapai 9,206 juta ton.
Sementara itu, stok akhir Agustus tercatat sebesar 2,214 juta ton, masih di bawah kisaran ideal 3,5 juta hingga 4 juta ton untuk luas perkebunan yang mencapai hampir 17 juta hektare. Berbagai tantangan ini akan dibahas dalam IPOC 2026 yang akan berlangsung pada 11-13 November di Bali International Convention Center, Nusa Dua, dengan tema Palm Oil in a Fragmented World: Securing Food, Energy, and Economic Resilience.