CORE Indonesia mengeluarkan analisis pada Kamis (20/8/2026) yang menunjukkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 mengalami pengetatan anggaran. Hampir setengah dari tambahan belanja negara untuk tahun 2027 akan digunakan untuk membayar kewajiban bunga utang yang telah ada sebelumnya. Akibatnya, pemerintah terpaksa memangkas anggaran untuk Kementerian dan Lembaga sebesar 7,7 persen, mengingat terbatasnya ruang fiskal untuk belanja negara.
Pemerintah menyatakan bahwa RAPBN 2027 dirancang dengan sifat ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, analisis terbaru dari CORE Indonesia membongkar pernyataan tersebut. Meskipun ada label ekspansif, indikator anggaran untuk tahun 2027 menunjukkan adanya pengetatan. Dalam kajian berjudul "Di Balik Label Ekspansif: Beban Tersembunyi RAPBN 2027", CORE menegaskan bahwa ekspansi belanja yang dijanjikan pemerintah nyaris tidak dirasakan oleh sektor riil. Hal ini disebabkan oleh porsi terbesar dari tambahan belanja negara yang tersedot untuk membayar bunga utang masa lalu.
Belanja Negara dan Pertumbuhan yang Terhambat
Riset tersebut menjelaskan bahwa jika pembayaran bunga utang tidak dihitung, pertumbuhan belanja negara untuk tahun 2027 secara riil hanya mencapai 2,6 persen, dari Rp3.360,2 triliun menjadi Rp3.446,9 triliun. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan belanja tahun sebelumnya yang mencapai 15,0 persen. Pertumbuhan belanja yang melambat ini bahkan tidak sejalan dengan proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal yang diperkirakan sebesar 8,6 persen pada tahun 2027. Akibatnya, peran belanja negara sebagai pendorong perekonomian semakin mengecil. Dari total tambahan belanja negara sebesar Rp154,8 triliun dalam RAPBN 2027, sekitar Rp68,1 triliun atau 44 persen digunakan untuk menutupi kenaikan bunga utang.
Keseimbangan Primer dan Pergeseran Alokasi Anggaran
Indikator Keseimbangan Primer, yang menunjukkan selisih antara total pendapatan dan belanja di luar pembayaran bunga utang, juga memperkuat gambaran pengetatan ini. Keseimbangan Primer direncanakan membaik dari minus Rp152,1 triliun menjadi minus Rp20,9 triliun. Namun, perbaikan ini justru menunjukkan bahwa aliran dana bersih dari APBN ke perekonomian menyusut hingga Rp131,2 triliun dalam satu tahun. Ironisnya, hal ini terjadi saat pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang ambisius antara 5,9 persen hingga 6 persen.
Penyebab utama dari kontraksi aliran dana ini bukanlah pemotongan belanja secara langsung, melainkan target pendapatan negara yang ditetapkan untuk meningkat jauh lebih cepat. Akibatnya, postur anggaran terancam bergerak melawan target pertumbuhannya sendiri. Sempitnya ruang fiskal juga menyebabkan pergeseran alokasi belanja di dalam pemerintah pusat. Anggaran untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) dipangkas sebesar 7,7 persen menjadi Rp1.504,7 triliun, berkurang Rp125,7 triliun. Sebaliknya, belanja Non-K/L meningkat 15,0 persen menjadi Rp1.857,5 triliun, didorong oleh kewajiban yang tidak bisa dihindari, termasuk pembayaran bunga utang dan program pengelolaan belanja lainnya.
CORE Indonesia mengingatkan bahwa penyesuaian pos anggaran ini bukanlah hasil dari evaluasi objektif, melainkan karena keterdesakan ruang fiskal yang ada. "Jadi, tambahan pada pos yang sulit dipangkas dua kali lebih besar daripada kenaikan belanja pusat, dan kekurangannya ditutup dengan memotong anggaran kementerian. Program pemerintah dikurangi bukan karena kinerjanya buruk, tetapi hanya pos itu yang secara hukum bisa disesuaikan," jelas CORE dalam kajiannya.