Friday, 20 November 2026
Finansial

Amran Ajak Masyarakat Laporkan Beras Oplosan Melalui WhatsApp

Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, mengajak masyarakat untuk melaporkan dugaan penyelewengan beras melalui nomor khusus yang disediakan. Identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya.

D
Doni Setiawan
29 October 2026 70 pembaca
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. [Bakom RI]
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. [Bakom RI]
suara.com Sumber: suara.com

Amran Sulaiman, selaku Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), telah membuka saluran pengaduan bagi masyarakat terkait praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyelewengan beras melalui nomor 08111-312-312 yang dikelola langsung oleh Amran.

Amran menegaskan bahwa identitas pelapor akan dirahasiakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melaporkan. Ia juga meminta agar masyarakat melengkapi laporan dengan bukti, tanggal, dan lokasi kejadian agar petugas dapat melakukan penelusuran dan tindak lanjut yang tepat.

Setiap laporan yang masuk akan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai dengan lokasi kejadian. "Tolong seluruh Indonesia kalau ada penyelewengan SPHP, ini adalah nomor khusus (08111-312-312) dan kami yang pegang, yang kendalikan," ujarnya dalam keterangannya pada Kamis (29/10/2026).

Amran juga menekankan pentingnya melaporkan dengan menyertakan informasi yang jelas agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai dugaan penyelewengan beras yang beredar di media sosial dan meminta masyarakat untuk segera melaporkan dengan detail.

"Tapi, tolong karena di medsos tadi malam banyak yang menyampaikan, beberapa kabupaten, tolong sampaikan saat ini dan kami tindak lanjutin," tambahnya. Ia menjelaskan bahwa laporan akan disampaikan kepada kepolisian sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

Laporan di tingkat provinsi akan diteruskan kepada Kepolisian Daerah (Polda), sedangkan di kabupaten/kota akan disampaikan kepada Kepolisian Resor (Polres). Untuk laporan di tingkat kecamatan, akan diteruskan kepada Kepolisian Sektor (Polsek), dan dugaan pelanggaran di tingkat desa akan ditindaklanjuti oleh Bhabinkamtibmas.

"Kami kirim kalau provinsi di Polda, kalau kabupaten di Polres, kalau tingkat kecamatan di Polsek, tingkat desa Bhabinkamtibmas. Jadi ini kesempatan melaporkan," ungkap Amran. Ia menekankan pentingnya pengawasan distribusi beras SPHP agar program subsidi pemerintah dapat berjalan efektif.

Pemerintah juga telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras SPHP berdasarkan zonasi, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk Zona I, Rp13.100 per kilogram untuk Zona II, dan Rp13.500 per kilogram untuk Zona III.

// Artikel Terkait