Demonstrasi mahasiswa kembali berlangsung di berbagai lokasi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, mengusung beragam tuntutan yang menyoroti isu ekonomi serta kinerja pemerintah. Di Jakarta, pada hari Senin (15/6/2026), sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat melaksanakan aksi unjuk rasa di beberapa titik. Massa yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai) menyampaikan 20 tuntutan yang diberi judul “11+9”.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Muhammad Rizaldy, menyatakan bahwa massa aksi berkumpul di satu lokasi sebelum melakukan long march menuju Bundaran HI. Aksi ini melibatkan berbagai organisasi lintas kampus dan wilayah.
Tuntutan di Jakarta
“Kami aksi bersama Aliansi Perisai yang beranggotakan FMN Pusat, GMNI Jakarta Selatan, KABMU UNAS, KBM UT Jakarta, Sentral Perjuangan Pemuda, Aliansi Cipayung Plus Jakarta Barat, GMNI Jakarta Pusat, serta GMNI Depok,” ungkap Rizaldy. Dalam aksi tersebut, Aliansi Perisai mengajukan 11 tuntutan mendesak, antara lain:
- Hentikan kenaikan harga BBM dan bahan pokok
- Perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah
- Hentikan program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai sarat KKN
- Hentikan gelombang PHK massal
- Cabut UU Polri
- Hentikan pembangunan batalion teritorial TNI
- Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan dan keamanan
- Naikkan upah guru honorer secara layak
- Tolak Sekolah Rakyat dan penuhi mandatory spending pendidikan 20 persen serta pemerataan akses pendidikan 3T
- Transparansikan BPI Danantara kepada publik
- Copot Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Menteri ESDM
Selain itu, terdapat 9 tuntutan umum yang mencakup isu agraria, pendidikan, dan hak asasi manusia, di antaranya:
- Hentikan penggusuran dan perampasan tanah
- Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merampas ruang hidup
- Dukung hak rakyat Papua atas tanah dan penentuan nasib sendiri
- Hentikan PTN-BH dan kenaikan biaya pendidikan
- Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL)
- Hentikan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi aktivis serta pejuang HAM
- Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil
- Hentikan kekerasan terhadap perempuan dan lawan budaya patriarkal
- Wujudkan industri nasional berbasis reforma agraria sejati
Aksi di Yogyakarta dan Medan
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga melakukan demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada hari Jumat (12/6/2026). Sekitar seribu mahasiswa berpartisipasi dalam aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”. Ketua Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Albani Hilmi, menyampaikan bahwa massa aksi membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan ekonomi dan program nasional, antara lain:
- Penghentian pemborosan anggaran APBN
- Menurunkan harga bahan pokok dan BBM
- Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa (Kopdes)
- Menghentikan militerisasi di ranah sipil
- Mendesak pemerintah untuk mengakui kesalahan dan tidak mengelak
Di Yogyakarta, mahasiswa juga melaksanakan aksi di pertigaan Gejayan, Jalan Affandi, pada hari Sabtu (13/6/2026). Mereka membawa berbagai poster dan spanduk dengan kritik seperti “Stop MBG”, “Rupiah dan BBM Turun”, dan “Stop Pemborosan APBN”. Tuntutan mahasiswa di Yogyakarta mencakup:
- Menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Menolak Koperasi Desa Merah Putih
- Mendesak pencabutan revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer serta menuntut perlindungan kebebasan sipil dan HAM
- Mendorong pendidikan gratis dan berkualitas
- Menuntut layanan kesehatan gratis tanpa diskriminasi
- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat
- Menuntut perlindungan hak pekerja serta penghentian eksploitasi buruh
- Menuntut penurunan harga kebutuhan pokok, BBM, dan tarif utilitas publik
Di Medan, aksi berlangsung di Gedung DPRD Sumatera Utara pada hari Senin (15/6/2026). Aksi ini dipimpin oleh BEM Universitas Sumatera Utara (BEM USU) dan dihadiri oleh ratusan mahasiswa dengan pengamanan dari 620 personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dishub. BEM USU mengajukan 9 tuntutan utama, seperti:
- Stabilitas harga BBM dan pengawasan subsidi
- Transparansi APBN/APBD
- Penolakan dwifungsi Polri
- Evaluasi dan penghentian program MBG
- Prioritas pendidikan nasional
- Percepatan RUU Masyarakat Adat
- Penindakan tambang ilegal dan penanganan bencana
- Perbaikan layanan publik daerah
- Penagihan janji 19 juta lapangan kerja
Aksi di Lampung dan Semarang
Di Lampung, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Tarik Mandat juga melakukan aksi di depan Kantor Pemerintah Provinsi Lampung pada hari yang sama. Massa berkumpul sejak pukul 10.30 WIB dengan membawa kendaraan, mobil komando, serta atribut organisasi. Dalam aksi tersebut, mereka menyanyikan lagu perjuangan “Buruh Tani” sebelum menyampaikan orasi di depan gerbang Pemprov Lampung. Tuntutan mahasiswa di Lampung meliputi:
- Menjadikan pendidikan sebagai program prioritas nasional (gratis, ilmiah, dan demokratis)
- Menurunkan harga bahan pokok dan BBM
- Menghentikan program MBG dan Koperasi Merah Putih
- Merevisi UU Polri
- Menghentikan militerisme di ruang sipil
- Menerapkan pajak kekayaan dan memperkuat penegakan HAM
Di Semarang, aksi dilakukan oleh aliansi mahasiswa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada hari yang sama. Aksi ini merupakan bagian dari gelombang demonstrasi yang menyoroti kondisi ekonomi serta berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap membebani masyarakat. Sebelum menuju lokasi aksi, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang berkumpul di kawasan PT Pertamina Patra Niaga RJBT, kemudian melakukan long march menuju Kantor DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan sebelum melanjutkan aksi di depan Kantor Gubernur Jateng. Aksi ini mengusung tajuk “Pantura” atau Panca Tuntutan Rakyat, dengan tuntutan antara lain:
- Menurunkan harga BBM dan menstabilkan nilai tukar rupiah
- Mengembalikan TNI dan Polri ke fungsi utama
- Mengevaluasi total program MBG dan KDMP
- Mengembalikan kepemilikan tanah kepada rakyat
- Menghentikan praktik KKN di pemerintahan
