Polda Metro Jaya telah merencanakan rekayasa lalu lintas secara situasional di beberapa lokasi yang akan menjadi pusat aksi demonstrasi pada Rabu, 28 Oktober 2026. Aksi tersebut dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB di beberapa titik, termasuk Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani.
Melalui akun Instagram @tmcpoldametro, pihak kepolisian mengingatkan bahwa akan ada kepadatan lalu lintas di kawasan yang disebutkan. "Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai, di kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani, Jakarta Pusat, diperkirakan terjadi kepadatan lalu lintas dan rekayasa arus secara situasional," tulis akun tersebut.
Masyarakat diharapkan untuk menghindari area tersebut, memilih rute alternatif, serta mengatur waktu perjalanan dengan baik. Selain itu, mereka juga diminta untuk mematuhi arahan yang diberikan oleh petugas di lapangan.
Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar) akan melaksanakan demonstrasi di Bundaran HI pada hari yang sama, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Perwakilan dari Komite Sadar, Namoradiarta Siahaan, menyatakan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang berlangsung pada 20 Oktober lalu.
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut agar pemerintah bertanggung jawab dan tidak menjadikan rakyat sebagai objek dalam penyelenggaraan negara. "Suara rakyat harus menentukan arah pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran, mempertahankan ruang hidup, serta menyampaikan kritik tanpa ketakutan," ujarnya saat dihubungi.
Namoradiarta juga menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus merealisasikan janji politik yang tercantum dalam Asta Cita, bukan hanya menjadikannya sebagai retorika belaka. Ia mengingatkan bahwa Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan tujuan negara untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Atas dasar tersebut, Komite Sadar mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah.