Friday, 20 November 2026
Nasional

Aksi Damai 28 Oktober, KSPN Serukan Persatuan dalam Sumpah Pemuda

Presiden KSPN, Ristadi, mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk menggelar demonstrasi pada 28 Oktober dengan semangat persatuan dan damai, sejalan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

D
Doni Setiawan
28 October 2026 75 pembaca
BEM UI Bawa 5 Tuntutan dalam Aksi di Tugu Tani, dari Karhutla hingga Biaya Pendidikan
BEM UI Bawa 5 Tuntutan dalam Aksi di Tugu Tani, dari Karhutla hingga Biaya Pendidikan

Ristadi, selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), mengimbau kepada mahasiswa dan elemen masyarakat yang akan melakukan demonstrasi pada Rabu (28/10/2026) untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan damai. Ia menekankan bahwa aksi tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, sehingga penting untuk mengedepankan semangat persatuan yang tercermin dalam ikrar Sumpah Pemuda yang diucapkan pada 28 Oktober 1928.

“28 Oktober adalah momentum bersejarah para pemuda Indonesia membulatkan tekad membangun persatuan Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Semangat ini harus dijaga oleh generasi muda termasuk mahasiswa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” ungkap Ristadi dalam keterangannya pada Selasa (27/10/2026). Ia juga menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum adalah hak setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Menurut Ristadi, hak tersebut merupakan bagian dari penyampaian aspirasi serta kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Namun, ia mengingatkan bahwa aksi unjuk rasa harus tetap mengutamakan ketertiban, kedamaian, dan tanggung jawab agar aspirasi dapat disampaikan dengan baik.

“Aksi tetap harus mengedepankan ketertiban, kedamaian, dan tanggung jawab dalam menyampaikan tuntutan, agar tujuan baik juga dilakukan dengan cara yang baik seperti yang juga selama ini KSPN lakukan dalam kegiatan aksi unjuk rasa,” jelas Ristadi. Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat direncanakan akan menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026).

Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan akan menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) misalnya, akan menyuarakan lima tuntutan, yang mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan, perbaikan kebijakan ekonomi, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kebebasan berpendapat.

Selain BEM UI, kelompok masyarakat dari Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar) juga akan menyampaikan aspirasi di lokasi tersebut. Namoradiarta Siahaan, perwakilan Komite Sadar, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang dilakukan pada 20 Oktober lalu.

Massa menuntut agar negara bertanggung jawab dan tidak menjadikan rakyat sebagai objek dalam penyelenggaraan negara. “Suara rakyat harus menentukan arah pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran, mempertahankan ruang hidup, serta menyampaikan kritik tanpa ketakutan,” tegasnya saat dikonfirmasi.

Peserta aksi unjuk rasa juga diimbau untuk tidak merusak fasilitas umum dan tetap menghormati aktivitas warga lain. Hak untuk menyampaikan pendapat harus sejalan dengan hak masyarakat lainnya yang bekerja, bersekolah, dan menjalankan kegiatan sehari-hari.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, sebagai respons terhadap rencana aksi penyampaian aspirasi pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Budi menekankan bahwa ruang publik adalah milik bersama yang harus dijaga dan digunakan dengan saling menghormati.

“Ruang publik adalah milik kita bersama. Ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, ada pula yang bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Semua memiliki hak yang perlu kita hormati,” ujarnya dalam keterangannya pada Selasa (27/10/2026).

Budi juga menekankan pentingnya menjaga fasilitas umum sebagai tanggung jawab bersama karena sarana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan akan pentingnya komunikasi dan informasi yang akurat untuk mencegah kesalahpahaman selama kegiatan berlangsung.

Sejalan dengan pernyataan polisi, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan menghormati kepentingan publik saat menyampaikan aspirasi. Pramono menegaskan bahwa Jakarta merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjalankan prinsip demokrasi.

Ia berharap agar kepolisian bersama TNI dan masyarakat dapat menjaga situasi selama demonstrasi berlangsung. Menurutnya, kerja sama dari berbagai pihak sangat diperlukan agar aksi penyampaian pendapat dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. “Sehingga dengan demikian saya berharap betul bahwa kepolisian dibantu dengan TNI dan tentunya kita semua menjaga agar besok demonstrasi yang terjadi di Jakarta, kalau memang ada, berlangsung dengan happy-happy, nyaman-nyaman aja,” tutup Pramono.

// Artikel Terkait