JAKARTA - Aisar Khaled, yang dikenal sebagai influencer asal Malaysia, telah dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh sebuah agensi di Indonesia. Laporan ini menyangkut dugaan penipuan, penggelapan, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Menurut kuasa hukum dari pihak pelapor, Machi Ahmad, laporan tersebut disampaikan setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan dianggap tidak berhasil. Agensi yang melaporkan mengungkapkan bahwa mereka telah mengirimkan somasi kepada Aisar sebanyak tiga kali, namun tidak mendapatkan respons yang memadai.
Dasar Hukum Laporan
Dalam laporan yang diajukan, Aisar Khaled dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 492, Pasal 486, dan Pasal 607. Pasal 607 secara khusus mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.
Machi Ahmad menjelaskan, βKita laporkan Pasal 492, Pasal 486, dan juga 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana Pasal 607 ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang,β seperti yang dikutip dari YouTube Intens Investigasi.
Utang yang Menghantui
Kasus ini semakin rumit dengan adanya informasi mengenai utang Aisar yang mencapai Rp5,7 miliar. Hal ini menambah beban masalah hukum yang dihadapinya dan menjadi sorotan publik. Dengan adanya laporan ini, langkah hukum selanjutnya akan ditentukan oleh pihak kepolisian.
Situasi ini menjadi perhatian luas, mengingat Aisar Khaled merupakan sosok yang cukup dikenal di kalangan influencer, dan kasus ini dapat berdampak pada reputasinya di dunia maya.