Friday, 20 November 2026
Finansial

Airlangga Minta Kerja Sama ASEAN Atasi Asap Karhutla

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan agar penanganan asap lintas batas merujuk pada mekanisme ASEAN, di tengah meningkatnya masalah kebakaran hutan dan lahan di Kalim...

N
Nabila Safira Putri
24 August 2026 94 pembaca
Asap Tak Punya Paspor, Menko Airlangga Minta Negara ASEAN Tolong RI. Foto Fakhri-Suara.com
Asap Tak Punya Paspor, Menko Airlangga Minta Negara ASEAN Tolong RI. Foto Fakhri-Suara.com
suara.com Sumber: suara.com

Asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan kembali menarik perhatian negara-negara di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh potensi asap yang dapat melintasi batas negara dan mempengaruhi kualitas udara di berbagai wilayah Asia Tenggara.

Menanggapi situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengusulkan agar penanganan masalah asap lintas batas dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN. "Kan ASEAN punya Trans-ASEAN Boundary yang mengenai asap itu, jadi mengacu pada itu aja," ungkap Airlangga saat konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin (24/8/2026).

Mekanisme ASEAN untuk Penanganan Asap

Pernyataan Airlangga merujuk pada mekanisme ASEAN yang berkaitan dengan pencemaran asap lintas batas. Salah satu instrumen kunci dalam hal ini adalah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Kesepakatan ini menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk mencegah, memantau, dan menangani pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang dapat berdampak pada negara lain.

Dalam kerangka AATHP, negara-negara anggota diwajibkan untuk bekerja sama dalam pencegahan dan pemantauan pencemaran asap lintas batas. Kerja sama ini meliputi identifikasi kebakaran, pengembangan sistem pemantauan, penilaian risiko, peringatan dini, pertukaran informasi dan teknologi, serta pemberian bantuan timbal balik. Negara yang menjadi sumber pencemaran juga berkewajiban untuk merespons permintaan informasi atau konsultasi dari negara yang terdampak atau berpotensi terdampak.

Upaya Indonesia dalam Mengatasi Karhutla

Indonesia telah meratifikasi AATHP pada 20 Januari 2015, sementara Malaysia dan Singapura juga merupakan pihak dalam kesepakatan tersebut. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap asap dari karhutla, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya meminta negara-negara seperti Malaysia dan Singapura untuk tidak saling menyalahkan terkait sumber asap.

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Berton Pandjaitan, menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak mengenal batas administrasi maupun negara. "Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas," jelas Berton kepada wartawan pada Minggu (23/8/2026).

Berton juga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga mengenai dampak asap dari karhutla di Kalimantan. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah mengerahkan sumber daya yang signifikan untuk mengendalikan kebakaran. "Yang perlu kami sampaikan, Indonesia saat ini sudah melakukan upaya secara optimal dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengendalikan karhutla," tuturnya.

Penanganan dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pemadaman darat, patroli, pemadaman udara, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca. Selain itu, pemerintah juga melibatkan personel TNI-Polri bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan juga menjadi fokus perhatian pemerintah.

// Artikel Terkait