Presiden Prabowo Subianto berangkat menuju Cebu, Filipina pada Kamis, 7 Mei 2026, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN. Keberangkatan ini dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, bersama beberapa menteri dan Kapolri.
Dalam siaran pers dari Sekretariat Presiden, Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.10 WIB. Ia didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Agenda KTT ASEAN
Setibanya di Cebu, Prabowo dijadwalkan mengikuti agenda KTT ke-48 ASEAN, termasuk KTT Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Forum ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas dan kerja sama ekonomi di subkawasan ASEAN.
Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan membahas penguatan kerja sama antarnegara ASEAN, serta strategi menghadapi dinamika global yang sedang berkembang. Isu-isu yang akan dibahas mencakup perkembangan global yang berdampak pada kawasan, ketahanan energi, dan koordinasi dalam merespons dinamika geopolitik.
Isu Utama yang Dibahas
Pertemuan para pemimpin ASEAN diharapkan dapat memperkuat soliditas kawasan dalam menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama strategis di berbagai sektor. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa KTT ini akan menyoroti dua isu utama, yaitu ketahanan pangan dan kerja sama energi di kawasan.
Bahlil menambahkan bahwa nikel akan menjadi salah satu komoditas yang dibahas dalam sektor energi, terutama terkait potensi pengembangan baterai berbasis nikel. "Nikel adalah salah satu komoditas energi yang bisa dikonversi untuk menjadi baterai. Kebetulan di Asia Tenggara, yang punya pabrik ekosistem baterai dan hulu sampai hilir itu tidak semua negara punya. Indonesia salah satu yang sedang mengembangkan itu," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk kerja sama dalam rantai pasok bahan baku, namun lebih bersifat business-to-business (B-to-B), bukan dalam bentuk kesepakatan investasi antarnegara yang spesifik. "Tapi mereka mungkin bisa menyuplai kalau kita kekurangan. Kalau kita kekurangan bahan bakunya, bisa disuplai dari mana saja," tambahnya.
Terkait kemungkinan adanya kesepakatan volume pasokan dalam forum tersebut, Bahlil memastikan bahwa belum ada pembahasan ke arah itu. "Tidak ada," ujarnya singkat.
