Friday, 20 November 2026
Tekno

80 Ribu Anak di Indonesia Berisiko Terpapar Judi Online

Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan bahwa judi online masih menjadi masalah serius di Indonesia, dengan 200.000 anak terpapar, termasuk 80.000 di bawah usia 10 tahun.

N
Nabila Safira Putri
08 October 2026 79 pembaca
80 Ribu Anak di Indonesia Berisiko Terpapar Judi Online
Sumber gambar: cnnindonesia.com

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa judi online masih menjadi isu krusial di Indonesia. Dalam laporan terbaru, tercatat sekitar 200.000 anak Indonesia terpapar judi online, di mana 80.000 di antaranya berusia di bawah 10 tahun.

Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan judi online harus sejalan dengan perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya, data ini mengindikasikan bahwa judi online tidak hanya menjadi masalah di dunia maya, tetapi juga berdampak pada ekonomi keluarga dan perlindungan masyarakat.

"Di balik jutaan konten yang kita tangani ada kehidupan masyarakat yang harus dijaga. Ada penghasilan keluarga, masa depan anak, dan kehidupan sosial yang dapat terdampak. Itu sebabnya perlawanan terhadap judi online harus terus kita lakukan bersama," ungkap Meutya di Jakarta.

Meutya menambahkan bahwa pemerintah ingin mengukur keberhasilan pemberantasan judi online tidak hanya dari jumlah konten yang dihapus, tetapi juga dari sejauh mana rantai perjudian dapat diputus. "Perlawanan ini belum selesai. Semakin cepat modus berubah, semakin kuat pula kolaborasi dan sistem pengawasan yang harus kita bangun," tegasnya.

Dia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa ruang digital Indonesia semakin aman dan masyarakat terlindungi dari judi online. Selain itu, pemerintah mencatat bahwa sebanyak 571.410 NIK penerima bantuan sosial teridentifikasi terkait aktivitas judi online pada tahun 2024, dengan total nilai deposit sekitar Rp957 miliar melalui 7,5 juta transaksi.

Data tersebut menunjukkan adanya aliran dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima bantuan sosial. Meutya menjelaskan bahwa pemberantasan judi online tidak cukup dilakukan hanya dengan menghapus konten dan memblokir situs.

Pemerintah kini memperluas pendekatan dengan memutus rantai yang mendukung praktik perjudian, mulai dari paparan konten hingga transaksi dan aliran dana. "Tidak cukup hanya memutus akses atau menurunkan kontennya. Kita harus mempersempit seluruh ruang geraknya, dari konten dan platform sampai transaksi dan aliran dana yang menghidupkan ekosistem perjudian," jelasnya.

Meutya mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, pemerintah menangani 2.087.109 konten perjudian. Dari jumlah tersebut, 1.809.358 konten berasal dari situs dan alamat IP, sementara sisanya tersebar di berbagai layanan digital.

Penanganan juga terus dilakukan hingga tahun 2026, dengan 5,15 juta konten negatif ditangani, di mana 4,03 juta di antaranya adalah konten perjudian. Meskipun demikian, Meutya menegaskan bahwa jumlah konten yang dihapus bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan pemberantasan judi online.

Pemerintah perlu menilai apakah penghapusan konten efektif dalam mengurangi paparan kepada masyarakat, mempersempit akses, serta menekan transaksi. "Tujuan akhirnya adalah mengurangi paparan, mempersempit akses, menekan transaksi, dan mencegah kerugian yang dialami masyarakat," tambahnya.

Komdigi juga meningkatkan tanggung jawab penyelenggara platform digital melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau SAMAN. Pada periode Februari 2025 hingga September 2026, sebanyak 358 batch aduan yang mencakup 1.801 URL telah ditangani melalui mekanisme tersebut.

Langkah ini penting karena konten perjudian dapat berpindah dengan cepat antar platform. Pemutusan akses terhadap satu situs tidak serta-merta menghilangkan jaringan yang mendukung aktivitas perjudian jika pelaku masih dapat menggunakan saluran lain untuk menyebarkan konten dan melakukan transaksi.

// Artikel Terkait